Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislatif. Salah satu perhatian yang disiapkan adalah memperbaiki proses pembentukan Perda, menyusul masih adanya sejumlah regulasi yang mengalami stagnasi dalam proses pembahasannya.
Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, mengatakan penyusunan Rencana Kerja 2027 perlu memperhatikan kualitas perencanaan agenda, ketepatan waktu pembahasan, serta kualitas bahan yang menjadi dasar pembahasan DPRD.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah akan diperkuat, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD serta aspirasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan agar setiap agenda kelembagaan memiliki tindak lanjut yang lebih jelas.
Baca Juga:KONI Cirebon Siapkan 601 Kontingen Di Porprov Jabar 2026 – VideoUPTD PAPRJJ Wil 6 Benarkan Adanya Transaksi Jual Beli Aset Pemerintah – Video
Dalam fungsi pembentukan Perda, DPRD akan mendorong perencanaan dan pembahasan Raperda agar lebih terarah, berkualitas, serta sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Hasan menyebut masih terdapat sejumlah regulasi yang mengalami stagnasi, salah satunya dipengaruhi perubahan kebijakan nasional.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan agenda legislasi 2027. DPRD juga menilai kualitas naskah akademik perlu diperkuat, terutama melalui dukungan data primer dan kajian yang lebih komprehensif, agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Sementara dalam fungsi anggaran, DPRD akan meningkatkan kualitas pembahasan KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan proses yang transparan dan tepat waktu.
Melalui rencana kerja tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon berharap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada 2027 dapat semakin terukur dan memiliki tindak lanjut yang jelas, sehingga agenda kelembagaan DPRD lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pencapaian pembangunan daerah.