Pemerintah Kabupaten Cirebon didorong melakukan perubahan cara kerja birokrasi pada tahun 2027 mendatang, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan. DPRD menilai peningkatan kualitas layanan publik harus diiringi dengan optimalisasi kinerja aparatur, serta pemanfaatan potensi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2027 mendatang. Mulai dari keterbatasan armada pengangkut sampah, kebutuhan sarana kesehatan, hingga pembiayaan kepesertaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu dinilai memerlukan perhatian serius.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengatakan kondisi tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan penambahan anggaran. Pemerintah daerah juga harus melakukan perubahan pola kerja agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:MBG SDN 1 Gujeg Dihentikan – VideoWarga Protes Tower BTS Jarak 8 Meter Dari Rumah – Video
Ia menegaskan, Sekretaris Daerah memiliki peran penting sebagai koordinator ASN dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai target. Fungsi monitoring, evaluasi, serta pengendalian kinerja perangkat daerah dinilai menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan perubahan cara pandang birokrasi sebagai salah satu fokus pada tahun 2027. Selain meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah, dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.