RADARCIREBON.TV – Usai resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bagian dari amanah yang diberikan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara pada sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029. Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Suahasil Nazara seusai mengikuti prosesi pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (14/9/2026).
Suahasil Nazara Resmi Dilantik sebagai Menkeu
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa penugasan sebagai Menteri Keuangan merupakan bentuk kepercayaan Presiden dan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Menkeu Suahasil Nazara, Senin 14 September 2026.
Suahasil Nazara sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kini dipercaya untuk memimpin Kemenkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah mengakhiri masa jabatannya. Pelantikan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Baca Juga:Begini Cara Aman Melindungi Keluarga saat Udara Terpapar Partikel Berbahaya Abu VulkanikPersoalan Register 19 Memanas, DRL Tuntut Audit dan Percepatan Kemitraan Konservasi
Fokus pada Kesehatan dan Kredibilitas APBN
Menkeu mengungkapkan, arahan khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga keuangan negara. Hal tersebut mencakup upaya untuk memastikan keuangan negara tetap sehat sekaligus mempertahankan kredibilitasnya. “Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah karena itu APBN-nya harus sehat,” jelasnya.
Menurut Menkeu, kesehatan APBN menjadi fondasi penting agar kebijakan fiskal dapat terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Namun demikian, kesehatan APBN perlu berjalan beriringan dengan kredibilitas, sehingga pengelolaan anggaran negara tetap mendapatkan kepercayaan. “Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tegas Menkeu.
Kredibilitas APBN dinilai sangat penting karena menyangkut kepercayaan investor, pasar keuangan, dan masyarakat luas terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang prudent menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.