Publikasi program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi sorotan DPRD. Penyebaran informasi melalui Diskominfo dinilai perlu dievaluasi, menyusul masih adanya masyarakat yang dinilai belum mendapatkan informasi pembangunan secara merata.
Publikasi program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi Dua DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno menilai, penyampaian informasi publik melalui Diskominfo perlu dievaluasi agar lebih efektif menjangkau masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah semestinya dapat diakses masyarakat secara mudah dan merata.
Namun, ia menilai masyarakat masih banyak mendapatkan informasi kegiatan pemerintah melalui media lokal dibandingkan kanal resmi pemerintah. Ia menegaskan, publikasi pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyampaian kegiatan seremonial, tetapi juga harus memuat informasi substansial mengenai program pembangunan, target pelaksanaan, hingga capaian realisasi. Sejumlah sektor yang disorot di antaranya pembangunan pendidikan, serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Keterbukaan informasi tersebut juga dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik.
Baca Juga:Karhutla Gunung Ciremai Masih Sisakan 3 Titik Api – VideoKarhutla Ciremai, Pemprov Jabar Siapkan Opsi Water Bombing – Video
Ia juga meminta Bupati Cirebon mendorong Diskominfo mengevaluasi strategi komunikasi publik. Menurutnya, efektivitas publikasi tidak cukup diukur dari banyaknya konten yang diunggah, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses dan dipahami masyarakat. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi pembangunan secara mudah dan merata serta masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya.