Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan regulasi untuk mendukung penerapan wajib belajar 13 tahun pada 2027. Kebijakan ini menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki sekolah dasar. Namun kesiapan lembaga pendidikan dan pemerataan akses masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengusulkan penyusunan peraturan bupati untuk mendukung penerapan wajib belajar 13 tahun. Kebijakan ini mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, baik melalui taman kanak-kanak maupun kelompok bermain, sebelum anak memasuki sekolah dasar.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Abdul Basith menjelaskan, pendidikan prasekolah menjadi bagian penting dalam memperluas akses pendidikan sejak usia dini. Program ini juga dapat membantu menyiapkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
Baca Juga:Pasien Terdampak Keracunan MBG Bertambah Hinga 432 Orang – VideoPerhutani KPH Kuningan Turunkan Belasan Personel Bantu Pemadaman Karhutla Ciremai – Video
Namun, penerapan kebijakan tersebut masih dihadapkan pada tantangan pemerataan akses. Dinas Pendidikan memperkirakan seribuan anak usia lima hingga enam tahun di Kabupaten Cirebon belum mengikuti pendidikan TK.
Saat ini, Kabupaten Cirebon memiliki 358 lembaga TK dan 503 lembaga PAUD nonformal berbentuk kelompok bermain. Meski jumlah lembaga terus bertambah, pemerintah masih perlu memetakan kebutuhan berdasarkan persebaran anak di 40 kecamatan.
Selain penyusunan regulasi, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan pendidikan prasekolah agar rencana wajib belajar 13 tahun pada 2027 tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diakses anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.