Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Nertapada Wetan tahun anggaran 2025 dituding tidak transparan. Warga mendesak keterbukaan aliran dana dan kejelasan pertanggungjawaban kuwu serta pemerintah desa.
Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025 menjadi perhatian warga. Dalam musyawarah desa khusus, muncul sejumlah persoalan terkait tagihan dan pertanggungjawaban pengelolan anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan penjelasan dalam musyawarah, tagihan yang harus diselesaikan pemerintah desa tercatat sebesar 175 juta 920 ribu rupiah, dan tagihan kepada pihak ketiga totalnya mencapai 51 juta rupiah.
Warga juga mempertanyakan kejelasan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Sejumlah penggunaan dana belum dilengkapi surat pertanggungjawaban, sedangkan status pengembalian sebagian dana masih memerlukan pembuktian administratif. Sorotan lain muncul pada potensi pendapatan dari lahan sewa. Dengan perkiraan luas sekitar 50 hektare dan nilai sewa 5 juta rupiah per hektare, potensi pendapatan diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Namun, nilai yang sebelumnya tercantum hanya sekitar 99 juta 500 ribu rupiah.
Baca Juga:Pasien Terdampak Keracunan MBG Bertambah Hinga 432 Orang – VideoPerhutani KPH Kuningan Turunkan Belasan Personel Bantu Pemadaman Karhutla Ciremai – Video
Sementara, ketua BPD menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pemerintah desa, melainkan bentuk komitmen bersama dalam mengawal kepentingan masyarakat. BPD akan menelusuri kejelasan aliran dana, kelengkapan administrasi, serta bukti pertanggungjawaban yang diperlukan. Terlebih sebelumnya, dalam musyawarah disepakati komitmen transparansi antara kuwu, BPD, warga, RT-RW, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Bahkan, jika persoalan serupa kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang, muncul kesepakatan untuk mengusulkan pengunduran diri kuwu.
Dilain sisi, warga bersama BPD berencana membentuk tim pemetaan aset untuk menelusuri potensi pendapatan desa dan memastikan pengelolaannya lebih transparan. Langkah ini dinilai penting di tengah penurunan alokasi dana dari pusat, sehingga potensi PADES perlu dikelola secara optimal. Warga mendesak agar seluruh pendapatan desa dicatat secara resmi, termasuk memastikan apakah dana pengembalian telah masuk ke rekening desa. Kejelasan ini dinilai penting agar pengelolaan anggaran dapat diawasi dan pembangunan desa tidak terhambat.