DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pihak ABUJAPI yang memperjuangkan puluhan Satpam yang di-PHK dan terancam kehilangan pekerjaan. Dalam RDP dihadirkan juga manajemen CSB, vendor penyedia Satpam, Disnaker dan pihak lainnya. Salah satu hal penting yang disampaikan adalah agar vendor penyedia Satpam bisa memiliki kantor cabang di Cirebon.
Menindaklanjuti permasalahan pemutusan kerja terhadap puluhan Satpam di CSB Mall, DPRD Kota Cirebon pada Kamis pagi memfasilitasi pihak dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Korwil Ciayumajakuning, serta menghadirkan manajemen CSB, Disnaker, perusahaan sebagai vendor penyedia Satpam, serta unsur dari APKLINDO dan BKPRMI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), ABUJAPI mempertanyakan permasalahan pemberhentian Satpam yang dianggap secara sepihak. Padahal, kontrak CSB dengan PT Cakra Satya Internusa (PT CSI) yang menjadi vendor penyedia Satpam berakhir pada akhir Maret 2026.
Baca Juga:Kejari Kab. Cirebon Ungkap Capaian Sepanjang 2025 – VideoDesa Belawa 6 Besar Lomba Galeri Pelangi PKK Jabar – Video
Sementara pihak manajemen CSB menjelaskan bahwa pemutusan kontrak lebih awal, yakni 30 November 2025, karena dianggap adanya pelanggaran yang dilakukan PT CSI dan sudah diterima oleh pihak PT CSI. Hanya saja, pihak CSB tidak menyebutkan secara detail mengenai pelanggarannya karena bersifat internal perusahaan. Kemudian, manajemen CSB melakukan kerja sama baru dengan PT Care Guard Jasa Indonesia.
Dari RDP ini, pihak ABUJAPI Korwil Ciayumajakuning menyerahkan maklumat kepada DPRD agar ke depan perusahaan penyedia jasa pengamanan bisa memiliki kantor perwakilan di Cirebon untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi jika ada permasalahan.