Warga Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, mendatangi DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan sampah, pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, serta layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat terdampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPAS.Warga Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Cirebon. Audiensi yang dihadiri Baperida dan Dinas Lingkungan Hidup tersebut membahas tindak lanjut berbagai komitmen pemerintah kepada masyarakat Kubangdeleg. Salah satu yang menjadi perhatian utama warga adalah kepastian realisasi sistem pengelolaan sampah modern yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mengatakan pengelolaan sampah modern ditargetkan mulai direalisasikan pada awal tahun 2027. Menurutnya, program tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk proses lelang yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah daerah.Selain persoalan sampah, warga juga meminta kepastian layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPAS. DPRD menegaskan pemerintah daerah harus memastikan seluruh warga terdampak memperoleh akses jaminan kesehatan sesuai komitmen yang telah disepakati sebelumnya.Sambil menunggu sistem pengelolaan sampah modern terealisasi, pemerintah daerah akan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui keterlibatan pemuda desa, termasuk pengolahan sampah organik menjadi maggot dan pemilahan sampah bernilai ekonomi.Selain itu, masih terdapat sekitar 1.700 kepala keluarga yang belum seluruhnya tercakup BPJS Kesehatan. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, serta mengawal pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat Kubangdeleg.